logo mahkamah agung website ramah difable
Selamat Datang di Pengadilan Negeri Sampang Sampang adalah salah satu kabupaten yang terletak di pulau Madura propinsi Jawa Timur. Pengadilan Negeri Sampang hadir untuk memberikan fasilitas bagi para pihak yang berperkara untuk mendapatkan layanan keadilan yang terbaik dan seadil-adilnya.

Kunjungi kantor kami di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.74 Sampang. Atau hubungi kami melalui : (telepon/fax) 0323 321511.
Peningkatan Pelayanan Pengadilan Pelayanan kami adalah pelayanan terbaik yang dapat kami berikan. Dengan dukungan teknologi informasi, Pengadilan Negeri Sampang juga memberikan layanan penelusuran perkara dan jadwal sidang dengan menggunakan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan aplikasi-aplikasi lain melalui website ini selama 24/7. Sehingga pihak yang berperkara dapat menikmati transparansi proses berperkara yang kami laksanakan.
Menjaga Kualitas Putusan Putusan yang berkualitas adalah penting bagi kami. Didukung pula oleh keterbukaan informasi dimana putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang dapat diunduh langsung melalui website Direktori Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia, tidak ada kata tidak dari kami untuk selalu menjaga kualitas putusan.

Keluarga Besar Pengadilan Negeri Sampang Berkomitmen Melaksanakan Pelayanan Berstandard Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum



Rabu, 21 Februari 2018 - 15:16:15 WIB

SIDANG LANJUTAN PEMBUNUHAN GURU BUDI OLEH MURIDNYA SENDIRI (PENGADILAN NEGERI SAMPANG)

Diposting oleh :
Kategori: PN-Sampang - Dibaca: 262 kali

PTIP(PN) Sampang, Jawa Timur, Rabu (21/2/2018) Dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Moh. Halili, siswa SMAN 1 Torjun Sampang dalam kasus dugaan penganiayaan hingga meninggal dunia dengan korban gurunya sendiri, Achmad Budi Cahyanto. Agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendatangkan 12 saksi yang terdiri dari tujuh siswa, tiga guru, satu kelurga korban dan satu keluarga pelaku. Hakim anggota PN Sampang, I Gde Perwata mengatakan, hasil dari pemeriksaan kepada dua belas orang saksi atas terdakwa Moh. Halili akan digali kembali bagaimana kebenaran dari kasus penganiayaan terjadi. Terkait proses diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana pada proses di luar peradilan pidana) yang diagendakan pada sidang perdana, tidak dapat berlangsung lantaran tidak berhasil. “Karena diversi tidak berhasil, maka kita lanjutkan sebagaimana pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” tuturnya. Untuk sidang lanjutan tetap pada agenda menghadirkan saksi, salah satunya, dari pihak sekolah, warga, dan saksi ahli.

Berita Terkait