logo mahkamah agung website ramah difable
Selamat Datang di Pengadilan Negeri Sampang Sampang adalah salah satu kabupaten yang terletak di pulau Madura propinsi Jawa Timur. Pengadilan Negeri Sampang hadir untuk memberikan fasilitas bagi para pihak yang berperkara untuk mendapatkan layanan keadilan yang terbaik dan seadil-adilnya.

Kunjungi kantor kami di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.74 Sampang. Atau hubungi kami melalui : (telepon/fax) 0323 321511.
Peningkatan Pelayanan Pengadilan Pelayanan kami adalah pelayanan terbaik yang dapat kami berikan. Dengan dukungan teknologi informasi, Pengadilan Negeri Sampang juga memberikan layanan penelusuran perkara dan jadwal sidang dengan menggunakan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan aplikasi-aplikasi lain melalui website ini selama 24/7. Sehingga pihak yang berperkara dapat menikmati transparansi proses berperkara yang kami laksanakan.
Menjaga Kualitas Putusan Putusan yang berkualitas adalah penting bagi kami. Didukung pula oleh keterbukaan informasi dimana putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang dapat diunduh langsung melalui website Direktori Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia, tidak ada kata tidak dari kami untuk selalu menjaga kualitas putusan.

Keluarga Besar Pengadilan Negeri Sampang Berkomitmen Melaksanakan Pelayanan Berstandard Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum



Selasa, 06 Maret 2018 - 15:08:50 WIB

SIDANG PUTUSAN PERKARA PEMBUNUHAN GURU BUDI OLEH MURIDNYA SENDIRI DI WILAYAH HUKUM PN-SAMPANG

Diposting oleh :
Kategori: PN-Sampang - Dibaca: 379 kali

PTIP PN-Sampang,Selasa(06-03-2018). Sidang Putusan Atas Terdakwa Berinisial MH (17), terdakwa kasus pembunuhan terhadap gurunya sendiri, Ahmad Budi Cahyanto (guru Budi) di SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, divonis 6 tahun penjara. Hakim Ketua PN Sampang, Purnama, S.H. yang membacakan amar putusannya dalam sidang terbuka untuk umum, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan hingga hilangnya nyawa seseorang. Putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mencapai 7,5 tahun dengan menggunakan Pasal 338 KHUP. Humas Pengadilan Negeri Sampang, I Gde Perwata, S.H. menyampaikan, bahwa JPU menilai tidak relevan bila terdakwa dititipkan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) setempat, seperti permintaan kuasa hukum dan MH. “Terdakwa tetap akan ditempatkan di Lapas anak wilayah Blitar,” katanya. Sementara, penasihat hukum terdakwa, Mohmmad Hafid Syafii, S.H. belum ada upaya lain. “Kami sebagai tim kuasa hukum MH masih belum mengambil sikap dan akan berpikir dalam sepekan ini,” singkatnya

Berita Terkait